SINJAI, Suara Jelata—DPRD Kabupaten Sinjai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (21/11/2025), untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Sinergi Jaringan Independen Gerakan Rakyat Menggugat (Sinjai Geram) terkait polemik pemangkasan kuota haji tahun 2026.
RDP ini digelar setelah Komisi I DPRD Sinjai melakukan kunjungan langsung ke Kementerian Haji dan Umrah. Sejumlah catatan penting disampaikan sebagai bentuk penyampaian aspirasi jamaah haji Sinjai yang terdampak kebijakan tersebut.
Anggota DPRD Sinjai, Andi Rusmiati Rustham, menjelaskan beberapa poin utama yang disampaikan ke kementerian, di antaranya:
• Nama-nama jamaah yang sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Agama justru dibatalkan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
• Sebagian besar jamaah telah memenuhi 95 persen persyaratan administrasi.
• Pemeriksaan kesehatan jamaah juga rampung hingga 95 persen.
• Banyak jamaah dengan kondisi ekonomi terbatas yang sudah mengorbankan biaya dan waktu, namun menjadi korban pembatalan kuota.
• Pemerintah pusat dinilai semestinya melakukan sosialisasi lebih dulu sebelum menerapkan kebijakan baru.
RDP ini dihadiri Asisten I, Kepala Kementerian Agama Sinjai, Seksi Haji Hj. Kamriati Anis, perwakilan Dinas Kesehatan, serta Camat Tellulimpoe dan Camat Sinjai Utara. Namun, Kabag Kesra tidak hadir. Perwakilan Sinjai Geram juga berhalangan hadir. Undangan dari Kabag Pemerintahan juga disebut tidak sampai kepada beberapa camat, sehingga hanya dua camat yang muncul dalam forum.
Diketahui, jumlah jamaah yang sebelumnya diumumkan sebanyak 221 orang. Namun berdasarkan estimasi terbaru Berhak Lunas Jamaah Haji Reguler 1447 H/2026 M, Kabupaten Sinjai kini hanya mendapatkan kuota 48 jamaah, terdiri dari 45 jamaah reguler dan 3 jamaah prioritas lansia.
Andi Rusmiati menegaskan bahwa DPRD Sinjai akan terus mengawal persoalan ini.
“Kami tidak akan tinggal diam. Aspirasi jamaah harus diperjuangkan,” ujarnya.
