TERNATE, Suara Jelata---Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan sebagai upaya menyerap masukan dari para pengguna layanan. Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Nelayan, Selasa (18/11/2025), ini menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan PPN Ternate.
Kepala PPN Ternate, Kamarudin, S.Pi., M.Si., menyampaikan bahwa FKP digelar untuk memastikan setiap standar dan kebijakan pelayanan benar-benar mencerminkan kebutuhan pelaku usaha, nelayan, instansi mitra, hingga masyarakat pengguna pelabuhan.
“FKP ini bukan sekadar forum formalitas, tetapi ruang terbuka untuk menyampaikan saran, kritik, dan masukan yang konstruktif,” ujar Kamarudin kepada suarajelata.com.
Ia menegaskan, PPN Ternate berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan implementasi standar pelayanan di setiap unit kerja, peningkatan kualitas pelayanan operasional kapal perikanan, hingga optimalisasi pelayanan administrasi dan tata kelola internal. PPN Ternate juga berupaya memperkuat penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Selain itu, layanan berbasis digital terus ditingkatkan untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti Zero Delay Pelayanan, efisiensi birokrasi, dan peningkatan kepuasan pelanggan.
“Kami juga terus mengoptimalkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengevaluasi dan memperbaiki aspek layanan yang masih kurang,” tambahnya.
Kamarudin mengajak seluruh peserta forum memberikan masukan yang objektif demi peningkatan mutu pelayanan PPN Ternate.
“Kami berharap forum ini melahirkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan pelayanan pelabuhan dan kontribusi bagi pembangunan sektor perikanan di Maluku Utara,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia FKP Standar Pelayanan PPN Ternate, Sulfiarini, dalam sambutannya menjelaskan bahwa forum ini digelar untuk memastikan standar pelayanan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga kualitas layanan serta kepuasan masyarakat perikanan di Ternate dan Maluku Utara.
Terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Maluku Utara, Hamka Karepesina, menekankan pentingnya peran PPN Ternate sebagai pelabuhan pusat yang harus menjadi pelopor edukasi masyarakat terkait tata kelola perikanan dan kelautan.
“PPN Ternate harus menjadi sentra utama penyadaran masyarakat terkait praktik-praktik yang tidak baik dalam pengelolaan perikanan. Ini penting untuk keberlanjutan sumber daya ke depan,” ujarnya. Ia juga mendorong PPN Ternate untuk aktif membina pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah daerah melalui DKP provinsi.
Forum Konsultasi Publik ini dihadiri berbagai instansi, antara lain DKP Provinsi Maluku Utara, Polairud Polda Malut, Lanal Ternate, DKP Kota Ternate, Ombudsman RI Perwakilan Malut, BPPMHKP, Balai KKLP, PSDKP, LPPMHP, Balai Monitor, Fakultas Perikanan Unkhair, pelaku industri perikanan, pemilik kapal, penyuluh, organisasi nelayan, dan tokoh masyarakat.
Ateng
